KETIK, SURABAYA – Pilkada Serentak yang digelar di Indonesia pada Rabu 27 November 2024 kemarin tidak luput dari pantauan dunia Internasional.
Bertepatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, delegasi Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 dari berbagai negara memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara di Kota Surabaya.
Pada kesempatan tersebut, EVP 2024 mengunjungi langsung TPS 901 di UPTD Liponsos Keputih. Mereka ingin mengetahui bagaimana penerapan hak pilih terhadap warga dengan kategori gangguan mental atau kebutuhan khusus.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jawa Timur, Nur Salam mengatakan, berbagai aspek teknis pelaksanaan pilkada serentak menjadi sorotan dunia internasional. Mulai dari proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga saat pemungutan suara.
"Jadi mereka meninjau kaitannya dengan proses pendataan daftar pemilih seperti apa hingga saat mereka (pemilih) datang ke TPS. Kemudian SOP nya, apakah pemilih itu memilih secara langsung," kata Nur Salam, Rabu 27 November 2024.
Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian mengingat risiko gesekan tetap ada saat pelaksanan Pilkada Serentak di beberapa wilayah. Apalagi di luar negeri jumlah petugas keamanan biasanya lebih banyak karena potensi kerawanan saat pemilu lebih tinggi.
"Kalau di Indonesia kita tetap ada keamanan, dalam hal ini Linmas dan petugas. Tetapi di sana (luar negeri) biasanya pengamanannya lebih ketat," tambahnya.
Dalam kunjungan di TPS Liponsos Keputih, para delegasi juga mengapresiasi Pemilu di Indonesia yang tetap memberikan hak konstitusi bagi pemilih dengan keterbatasan. Meski pemilih di Indonesia memiliki gangguan mental, tetapi mereka tetap diberikan hak konstitusi.
"Ini wujud nyata konstitusi terhadap warga negara Indonesia. Sehingga kita patut bersyukur hidup di Indonesia, seluruh rakyatnya memiliki hak konstitusi yang sama," paparnya.
Dalam kunjungan EVP 2024 kali ini juga terjadi pertukaran informasi dan diskusi bagaimana penyelenggaraan pemilu di berbagai negara di dunia. Nantinya akan terjadi penyesuaian aturan sesuai dengan kultur dan kondisi dengan pemerintah yang ada di masing-masing negara.
"Melalui kunjungan ini, mereka bisa mengambil substansi-substansi yang akan bisa dibawa ke sana," pungkasnya.(*)
