KETIK, SLEMAN – Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan dan kualitas komoditas yang dibutuhkan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 H, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan serangkaian pengawasan dan pemantauan diberbagai sektor.
Diantaranya dalam rangka memastikan kualitas dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), serta beras bagi masyarakat.
Pengawasan dilakukan terhadap alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pemantauan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE), serta ketersediaan beras di Gudang Bulog.
Berdasarkan data yang diperoleh dari pengawasan dan pemantauan beras yang dilakukan Pemkab Sleman bersama Perum Bulog Kanwil Yogyakarta pada Kamis 6 Maret 2025 didapatkan data bahwa stok beras di Bulog Yogyakarta saat ini mencapai 19.500 ton. Dengan gudang terbesar berada di Purwomartani, Kalasan, Sleman, yang menyimpan 11.500 ton.
Manager Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Suudi Mut’im menyampaikan, distribusi beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimulai sejak 3 Maret 2025, dengan kuota distribusi untuk wilayah Yogyakarta mencapai 11.500 ton.
Suudi Mut’im mengungkapkan harga beras di Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram. Sedangkan untuk operasi pasar melalui Pos Indonesia sebesar Rp12.000 per kilogram.
Sementara itu, harga di luar skema tersebut mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp14.500 per kilogram.
Dengan ketersediaan stok yang mencukupi, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat terpenuhi dengan baik.
Dengan adanya pengawasan dan pemantauan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, memastikan distribusi yang lancar, serta menjaga stabilitas harga di pasaran.
Selain itu pengawasan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Susmiarto dan didukung oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman dan TPID DIY juga mendatangi salah satu lokasi yang menjadi sasaran pengawasan yakni SPBU 44.555.04 di Jalan Magelang Km 15, Ngangkruk, Caturharjo, Sleman.
Adapun tujuannya untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan sesuai standar dan memberikan takaran yang tepat bagi konsumen.
Di sektor BBM ini, Pemkab Sleman juga melakukan pengawasan terhadap 10 SPBU yang berada di jalur strategis arus mudik, seperti jalur utama Yogyakarta-Magelang, Yogyakarta-Wates, Yogyakarta-Klaten, serta jalur alternatif di wilayah Turi, Pakem, Cangkringan, dan Prambanan.
Untuk memastikan kelancaran distribusi LPG, pengawasan juga dilakukan di SPPBE PT Jatirata Mitra Mulya, Jalan Magelang Km 15,2, Medari, Sleman. (Foto: Diskominfo Sleman)
Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat serta ketepatan ukuran takaran BBM yang dijual di SPBU, terutama untuk mengantisipasi atus mudik dan libur hari raya Idul Fitri.
“Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kualitas dan kuantitas BBM yang mereka beli sudah sesuai standar. Oleh karena itu, pengawasan ini akan terus kami lakukan demi melindungi hak konsumen,” terang Susmiarto.
Selain itu, untuk memastikan kelancaran distribusi LPG, pengawasan juga dilakukan di SPPBE PT Jatirata Mitra Mulya, Jalan Magelang Km 15,2, Medari, Sleman. Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan bahwa alur distribusi LPG dari Pertamina ke SPBE berjalan normal, dengan proses pengemasan dan distribusi ke masyarakat dilakukan sesuai standar keamanan yang ditetapkan.
Susmiarto memastikan stok LPG cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Disebutkan, Kabupaten Sleman mendapat alokasi 15.891.667 tabung LPG untuk tahun 2025, dengan alokasi 1.227.000 tabung pada bulan Maret 2025 guna mendukung kebutuhan masyarakat menghadapi bulan suci.
Disamping itu, pemantauan juga mencakup aspek keamanan tabung LPG, mulai dari pengecekan kualitas hingga proses sortir bagi tabung yang bocor atau kedaluwarsa. Sehingga masyarakat mendapatkan LPG yang aman dan berkualitas. (*)
